Kamis, 17 April, merupakan waktu yang ditentukan sebagai puncak pemilu 2019. Namun, tentu tak benar-benar serempak. Perbedaan geografis menjadi kendala untuk melangsungkan puncak pesta ini secara serempak.

Jauh sebelum 17 April, tentunya sudah dilaksanakan program kampanye. Mulai dari siapa yang akan maju sebagai capres, disusul nama cawapres yang masih menjadi “misteri”. Hingga pemilihan suara berlangsung. Sudah ramai terdengar dari berbagai penjuru siapa yang akan dipilih. Proses debat presiden dan sebagainya belum dimulai, program kinerja belum disebarluaskan tetapi pilihan sudah menaungi hati.

Dan 17 April pun berlalu. Timses seharusnya sudah tenang, karena telah mengerahkan segala upaya untuk menginformasikan kebaikan-kebaikan, dan kinerja paslon dukungannya.

Tapi sayangnya, pesta demokrasi yang seharusnya sudah tenang, damai, dan santai menikmati rasa sebuah penantian untuk penentuan siapa sang pemenang, nyatanya tak tercapai.

Setelah proses pemilihan oleh pemilik hak suara, anget-anget suasana hati, belum juga mendingin. Saya berpikir, setelah menyuarakan pendapat melalui pemilu tanggal 17 April kemarin, maka semua sudah selesai dan tinggal menunggu hasil dari KPU. Bagi saya yang tidak mempelajari sistem Quick Count dan memilih percaya saja dengan KPU, memilih duduk diam dan menanti hasil.

Dunia yang Kita Tempati

Rela-Sebuah Perjalanan ke Terminal Tirtonadi

Tetap Bersukacita Meski Sesekali Terluka, Begitulah Pentingnya Sebuah Tujuan

Tapi lain dari berbagai pihak. Bagi mereka yang mengerti sistem perhitungan KPU dan Quick Count, mengawal jalannya perhitungan, sehingga mampu mengoreksi kinerja KPU dan Quick Count. Beberapa pihak pun menuding adanya tindak  kecurangan yang dilakukan oleh pihak KPU.

KPU tak netral, sehingga kesalahan input C1 dianggap menguntungkan pihak capres 01. Dari berbagai pihak bahkan mengatakan masyarakat telah meragukan kredibilitas KPU, dan menganggap KPU tak bisa lagi di percaya.

Di beberapa daerah, seperti di desa saya misalnya, setelah proses mencoblos oleh pemilik hak suara dan petugas KPPS mengerahkan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam pemilu, maka semua selesai. Kembali tenang, dan tak ada apa pun selain mengalihkan fokus untuk mendengar perolehan hasil suara yang biasa ditayangkan oleh saluran televisi.

Perbedaan hasil perhitungan oleh KPU dan berbagai sumber terhadap hasil hitung BPN, deklarasi kemenangan oleh capres 02, dan berita-berita lainnya tumpang tindih memenuhi informasi dari sebuah kotak bercahaya tersebut.

Mengoreksi kinerja KPU dan mengkritisi kemungkinan tindak kecurangan yang mungkin terjadi, serta mengawal proses perhitungan, sehingga tercapai perhitungan yang netral dan adil adalah hal yang baik dan harus dilakukan oleh semua pihak. Kendati demikian, sangat disayangkan.

Sungguh sangat-sangat disayangkan, jika hal yang seharusnya dilakukan malah tak benar-benar menjadi fokus utama, melainkan melakukan tindakan-tindakan yang memecah belah seperti saling serang untuk menjelekkan lawan.

Ketika masyarakat mengetahui sebuah kecurangan dan ketidakadilan, wajar bila mereka meluapkan emosi dan rasa kecewanya. Namun tentu pada akhirnya takkan selesai sebuah masalah jika berfokus pada perasaan semata.

BAPER. Kata kunci kenapa pemilu selalu dikaitkan dengan suasana panas, seolah-olah pemilu adalah pemicu suasana genting, dan rawan perkelahian. Dan sayangnya itu semua menjadi salah satu budaya yang tak baik bagi masyarakat Indonesia.

Pendukung 01 dan 02 saling serang terhadap paslon yang tak didukungnya. Mulai dari menyerang paslon, orang-orang di baliknya, sampai akhirnya pendukung 01 dan 02 ini saling serang.

Sudah kewajiban dan hak milik kita bersama menentukan paslon yang paling baik menurut pribadi masing-masing, untuk memilih pasangan mana yang dianggap mampu memimpin dan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan maju kedepannya. Mendukung pasangan 01 adalah hak, begitu pula memilih pasangan 02 adalah hak.

Maka apakah berhak pendukung 01 menyalahkan pendukung 02 karena tak sama suara?

Apakah berhak pendukung 02 menyalahkan pendukung 01 karena tak sama pendapat?

Seharusnya hal ini tak menjadi masalah. SEHARUSNYA.

Tapi mengapa kemudian menjadi masalah? Karena BAPER.

Pada hakikatnya mengkritik seorang pemimpin atas kinerjanya selama memimpin adalah hak bagi setiap golongan masyarakat. Tak peduli di lapisan mana ia berada, tak peduli ia hanyalah seorang yang miskin harta dan dari kalangan yang tak memiliki kuasa.

Mengkritik janji seorang pemimpin yang tak direalisasikan, mengkritik ketidakadilan yang ada, adalah sebuah kebaikan.  Dan alangkah baik jika, cukup sampai disitu atau memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah.

Kalau solusinya ganti presiden gimana? Tentu tidak masalah. Sudah berupaya mengganti presiden, tapi yang lain pilih dua periode harusnya juga tak masalah. Jangankan untuk memilih presiden yang hanya akan berusia lima tahun. Memilih keyakinan hidup yang resikonya sampai akhir napas berembus saja tak boleh dipaksakan.

Maka jika pada akhirnya mengatakan bahwa pendukung 01 adalah orang yang tak berpendidikan, begitu pula mengatakan bahwa pendukung 02 gila. Hal tersebut masuk pada kategori kata tak pantas seperti “bodoh, brengsek” dan kata-kata semacamnya. Maka yang dikoreksi bukan lagi pemilunya, melainkan pendukung yang cinta buta.

Perlu disadari bersama, meski kita mengetahui kebaikan seseorang, tak lantas menjadikan orang itu sempurna tanpa cacat, demikian juga ketika mengetahui keburukan seseorang, tak lantas menjadikan orang itu cacat, tanpa kelebihan. Masyarakat pada umumnya tentu tahu kebaikan 01 dan 02, begitu juga mengetahui kekurangan paslon masin-masing.

Bermusuhan dengan tetangga, teman, maupun keluarga dengan kata “bodoh dan brengsek” bukanlah solusi untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik. Namun berkontribusi dalam pembangunan dan mengkritisi kecacatan terhadap keadilan, bisa menjadi salah satu solusi untuk kebaikan negeri ini.